PEREKONOMIAN INDONESIA
A. Pengertian Sistem
Sistem
berasal dari kata “systÄ“ma” (dalam Bahasa Yunani) yang mengandung arti
“keseluruhan dari bermacam-macam bagian “. Pengertian sistem menurut beberapa
ahli :
L. James Havery
“Menurut dia sistem adalah prosedur logis dan rasional untuk merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan maksud untuk berfungsi sebagai suatu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan.“
C.W. Churchman.
“Menurutnya sistem adalah seperangkat bagian-bagian yang dikoordinasikan untuk melaksanakan seperangkat tujuan.
L. James Havery
“Menurut dia sistem adalah prosedur logis dan rasional untuk merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan maksud untuk berfungsi sebagai suatu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan.“
C.W. Churchman.
“Menurutnya sistem adalah seperangkat bagian-bagian yang dikoordinasikan untuk melaksanakan seperangkat tujuan.
B. Sistem Ekonomi
Pengertian Sistem ekonomi
adalah suatu proses penerapan yang saling behubungan dan berinteraksi yang
dikembangkan oleh masyarakat dengan ciri dan identitas tersendiri.
Ada 4 sistem dalam ekonomi, berikut adalah macam-macam sistem ekonomi :
1. Sistem Ekonomi Tradisional
Sistem
ini memiliki tradisi aktivitas ekonomi yang dilakukan
secara turun-temurun. Dan masyarakatnya tetap menjaga nilai budaya setempat,
sehingga kegiatan perekonomiannya masih bergotong-royong dan kekeluargaan.
Adapun
ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional antara lain adalah sebagai berikut :
- Pembagian struktur kerja belum ada
- Masih menggunakan tukar-menukar barang/barter
- Sifat kekeluargaan tergolong tinggi
- Proses produksinya tergantung pada alam,misalnya bertani, berladang, berkebun dan sebagainya
- Alat untuk memproduksi sangat sederhana.
2.
Sistem Ekonomi Sosialis/Terpusat
Sistem ekonomi terpusat yang disebut juga sistem ekonomi sosialis adalah suatu sistem ekonomi yang
seluruh sumber daya dan pengolahannya direncanakan dan dikendalikan oleh
pemerintah. Sistem ekonomi terpusat memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
- Negara menguasai semua alat produksi
- Produksi dilakukan untuk kebutuhan masyarakat
- Kegiatan ekonomi direncanakan oleh negara dan diatur pemerintah secara terpusat
- Hak milik individu tidak diakui
- Pemerintah mengatur kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi
3. Sistem Ekonomi
Bebas/Liberal
Sistem ekonomi liberal
yaitu sistem ekonomi di mana pengelolaan ekonomi diatur oleh kekuatan pasar
(permintaan dan penawaran). Sistem ekonomi ini menghendaki adanya kebebasan
individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Artinya, setiap individu diakui
keberadaanya dan mereka bebas bersaing. Ciri-cirinya :
- Harga barang ditentukan oleh pasar
- Timbulnya persaingan bebas
- Adanya pengakuan terhadap hak individu
- Setiap individu bebas mengejar keuntungan
- Modal memegang peranan sangat penting.
4. Sistem Ekonomi Campuran
Sistem ekonomi campuran
adalah sistem ekonomi yang berusaha mengurangi kelemahan-kelemahan yang timbul
dalam sistem ekonomi terpusat dan sistem ekonomi pasar. Ciri-ciri dari sistem
ekonomi campuran :
- Adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian
- Adanya pihak swasta yang ikut berperan dalam kegiatan perekonomian
C. Sistem Ekonomi Indonesia
Sejak
berdirinya negara Republik Indonesia, sudah banyak tokoh-tokoh negara pada saat
itu telah merumuskan sistem perekonomian yang
tepat bagi bangsa indonesia, baik secara individu maupun diskusi kelompok.
Tokoh ekonomi indonesia saat itu, Sumitro Djojohadikusumo, dalam pidatonya di
negara Amerika tahun 1949, menegaskan bahwa sistem yang dicita-citakan adalah
ekonomi semacam campuran tetapi dalam proses perkembanganya telah disepakati
suatu bentuk ekonomi baru yang dinamakan sebagai Sistem Ekonomi Pancasila yang
didalamnya mengandung unsur penting yang disebut
Demokrasi Ekonomi.
Mengapa dipilih sistem Demokrasi ekonomi,
karena menurut beliau sistem Demokrasi Ekonomi memiliki ciri-ciri yang positif,
diantaranya adalah :
- Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.
- Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendakinya serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
- Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
- Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
Dengan
demikian perekonomian Indonesia tidak mengizinkan adanya : Free fiht
liberalism, yaitu adanya suatu kebebasan usaha yang tidak terkendali
sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah dan
terjajah dengan akibat semakin bertambah luasnya jurang pemisah si kaya dan si
miskin.
Etatisme, yaitu keikutsertaan
pemerintah yang terlalu dominan sehingga mematikan motivasi dan kreasi masyarakat
untuk berkembang dan bersaing secara sehat. Jadi masyarakat hanya bersikap
pasif saja.
Monopoli, suatu bentuk pemusatan
kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu, sehingga tidak memberikan pilihan
lain pada konsumen untuk tidak mengikuti keinginan sang monopoli. Disini
konsumen seperti robot yang diatur untuk mengikuti jalannya permainan.
Meskipun
awal perkembangan perekonomian indonesia menganut sistem ekonomi pancasila.
Ekonomi demokrasi dan mungkin ‘campuran’ namun bukan berarti sistem
perekonomian liberalis dan etatisme tidak pernah terjadi di Indonesia. Awal
tahun 1950-an sampai dengan tahun 1957-an merupakan bukti sejarah adanya corak
liberalis dalam perekonomian Indonesia. Demikian juga dengan sistem etatisme,
pernah juga mewarnai corak perekonomian di tahun 1960-an sampai masa orde baru.
Faktor-faktor
penyebab kegagalan sistem perekonomian Indonesia adalah :
Program tersebut disusun oleh tokoh yang relatif bukan bidangnya, namun oleh tokoh politik, sehingga keputusan yang dibuat cenderung menitikberatkan pada masalah politik bukan masalah ekonomi.
Akibat lanjutan dari kegagalan diatas dana negara yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan kegiatan ekonomi justru dialokasikan untuk kepentingan politik dan perang.
Adanya kecenderungan terpengaruh untuk menggunakan sistem perekonomian yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia.
Program tersebut disusun oleh tokoh yang relatif bukan bidangnya, namun oleh tokoh politik, sehingga keputusan yang dibuat cenderung menitikberatkan pada masalah politik bukan masalah ekonomi.
Akibat lanjutan dari kegagalan diatas dana negara yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan kegiatan ekonomi justru dialokasikan untuk kepentingan politik dan perang.
Adanya kecenderungan terpengaruh untuk menggunakan sistem perekonomian yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia.
D. 5 Permasalahan Ekonomi di
Indonesia
Permasalahan ekonomi
yang terjadi di suatu negara dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Di
Indonesia permasalahan ekonomi dapat menghambat terwujudnya dan kesejahteraan
masyarakat. Beberapa permasalahan ekonomi Indonesia sebagai berikut.
Pertumbuhan
ekonomi suatu negara merupakan salah satu indikasi yang dapat digunakan untuk
mengukur keberhasilan pembangunan negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi dapat
dilihat melalui tingkat produksi barang dan jasa yang dapat dihasilkan selama
satu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang seperti
Indonesia sering terkendala masalah modal dan investasi. Indonesia masih
bergantung pada modal dari investasi pihak asing untuk menunjang kegiatan
ekonominya.
Lambatnya
pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi naiknya harga minyak dunia. Kenaikan harga
minyak dunia merupakan akibat langkanya minyak mentah. Kelangkaan disebabkan
menipisnya cadangan minyak serta terhambatnya distribusi minyak. Kenaikan harga
minyak menyebabkan harga barang pokok lain ikut naik. Akibatnya, daya beli
masyarakat menjadi berkurang dan terjadi penurunan kegiatan ekonomi masyarakat.
2. Kemiskinan
Kemiskinan
merupakan keadaan masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.
Kebutuhan hidup meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan
kesehatan. Kemiskinan sebagai akibat berkurangnya pendapatan masyarakat secara
riil. Masyarakat mengalami penurunan daya beli barang-barang kebutuhan pokok
secara umum. Akibatnya, masyarakat tidak dapat hidup secara layak sehingga
taraf hidupnya menurun.
Berdasarkan
data BPS bulan Maret 2012 jumlah penduduk yang berada dalam garis kemiskinan
berjumlah sekitar 29,13 juta orang (11,96%). Jumlah ini berkurang sebanyak 0,89
juta orang dari periode yang sama tahun sebelumnya. Menurunnya angka kemiskinan
ditunjang adanya penurunan harga komoditas makanan sedikit lebih besar
dibandingkan peranan komoditas bukan makanan.
3. Pengangguran
Secara
umum pengangguran diartikan sebagai angkatan kerja yang tidak bekerja.
Pengangguran merupakan rantai masalah yang dapat menimbulkan beberapa
permasalahan pada suatu negara. Pengangguran disebabkan jumlah angkatan kerja
yang tidak seimbang dengan jumlah lapangan kerja/kesempatan kerja. Akibatnya,
banyak angkatan kerja yang tidak dapat terserap dalam lapangan pekerjaan
sehingga menimbulkan pengangguran.
Berdasarkan
data Badan Pusat Statistik, jumlah angkatan kerja di Indonesia tahun 2012
mencapai 120,4 juta jiwa. Sementara itu, jumlah pengangguran pada bulan
Februari 2012 sebanyak 7,61 juta jiwa turun dari tahun sebelumnya sebanyak 7,7
juta jiwa. Hal ini diharapkan sebagai indikasi yang baik mengenai perbaikan
keadaan ketenagakerjaan di Indonesia. Untuk mencapai harapan
tersebut, pemerintah perlu mengusahakan kebijakan di bidang ketenagakerjaan,
misalnya perbaikan kualitas tenaga kerja / sumber daya manusia, menciptakan
lapangan pekerjaan, mendorong tumbuhnya investasi dan modal, menyediakan informasi
lapangan pekerjaan, serta memberikan pelatihan dan keterampilan bagi tenaga
kerja.
4. Kesenjangan Penghasilan
Penghasilan
digunakan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Dalam masyarakat
untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Dalam masyarakat terdapat kelompok
masyarkat dengan penghasilan tinggi dan kelompok masyarakat dengan penghasilan
rendah. Masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi mampu memenuhi kebutuhan
hidupnya mulai dari kebutuhan primer, sekunder, hingga tersier. Sementara itu, kelompok
masyarakat yang memiliki penghasilan rendah tidak mampu memenuhi kebutuhan
hidupnya meskipun kebutuhan yang paling dasar.
Perbedaan
kelompok masyarakat dengan penghasilan tertentu menimbulkan permasalahan
kesenjangan penghasilan. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah dalam
memeratakan penyaluran distribusi pendapatan. Hal ini dilakukan untuk meratakan
kemampuan masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan. Selain itu, upaya
pemerintah dalam meratakan penghasilan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan
dan kecemburan sosial masyarakat.
5. Inflasi
Berdasarkan
data BPS, inflasi Indonesia pada tahun 2011 sebesar 3,79%. Inflasi yang terjadi
di Indonesia disebabkan tingginya permintaan agregat, sementara permintaan
barang dan jasa tidak diimbangi dengan kemampuan produksi dan kenaikan biaya
produksi. Inflasi ditandai oleh kenaikan harga barang dan jasa secara
keseluruhan. Hal ini akan menimbulkan penurunan daya beli masyarakat terhadap
barang dan jasa. Inflasi berdampak pada lesunya kegiatan perekonomian,
kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, melemahnya nilai
rupiah, dan ketidakstabilan perekonomian negara. Berdasarkan sumbernya inflasi
dapat digolongkan menjadi dua, yaitu inflasi tarikan permintaan dan inflasi
dorongan biaya.
E.
Beberapa cara
mengatasi masalah ekonomi di Indonesia :
Pertama : Presiden mengajak
semua pihak dalam menghadapi krisis global harus terus memupuk rasa optimisme
dan saling bekerjasama sehingga bisa tetap menjagar kepercayaan masyarakat.
Kedua : pertumbuhan ekonomi sebesar enam persen harus terus dipertahankan antara lain dengan terus mencari peluang ekspor dan investasi serta mengembangkan perekonomian domestik.
Ketiga : optimalisasi APBN 2012 untuk terus memacu pertumbuhan dengan tetap memperhatikan `social safety net` dengan sejumlah hal yang harus diperhatikan yaitu infrastruktur, alokasi penanganan kemiskinan, ketersediaan listrik serta pangan dan BBM.
Untuk itu perlu dilakukan efisiensi penggunaan anggaran APBN maupun APBD khususnya untuk peruntukan konsumtif.
Keempat : ajakan pada kalangan dunia usaha untuk tetap mendorong sektor riil dapat bergerak. Bila itu dapat dilakukan maka pajak dan penerimaan negara bisa terjaga dan juga tenaga kerja dapat terjaga. Sementara Bank Indonesia dan perbankan nasional harus membangun sistem agar kredit bisa mendorong sektor riil. Di samping itu, masih menurut Kepala Negara, pemerintah akan menjalankan kewajibannya untuk memberikan insentif dan kemudahan secara proporsional.
Kelima : semua pihak lebih kreatif menangkap peluang di masa krisis antara lain dengan mengembangkan pasar di negara-negara tetangga di kawasan Asia yang tidak secara langsung terkena pengaruh krisis keuangan AS.
Keenam : menggalakkan kembali penggunaan produk dalam negeri sehingga pasar domestik akan bertambah kuat.
Ketujuh : perlunya penguatan kerjasama lintas sektor antara pemerintah, Bank Indonesia, dunia perbankan serta sektor swasta.
Kedelapan : semua kalangan diharapkan untuk menghindari sikap ego-sentris dan memandang remeh masalah yang dihadapi.
Kesembilan : Presiden meminta semua pihak melakukan komunikasi yang tepat dan baik pada masyarakat. Tak hanya pemerintah dan kalangan pengusaha, serta perbankan, Kepala Negara juga memandang peran pers dalam hal ini sangat penting karena memiliki akses informasi pada masyarakat.